Bidang Rehabilitas Sosial Fokuskan Pmks Menjadi Program Prioritas Pemprov Banten

Bidang Rehabilitas Sosial Fokuskan Pmks Menjadi Program Prioritas Pemprov Banten

Akan tetapi, menguatnya iklim demokratisasi di Indonesia saat ini berimplikasi pada semakin menguatnya tuntutan untuk memperoleh pelayanan public yang lebih baik dari birokrasi. Keadaan ini banyak dilatarbelakangi oleh kesadaran terhadap hak-hak sebagai konsumen yang telah melakukan kewajibannya dalam hal ini membayar pajak. Kesadaran terhadap hak diartikulasikan dalam bentuk tuntutan perbaikan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang diharapkan terdapat pelayanan public yang lebih cepat, murah dan lebih baik atau faster, cheaper and higher. Bahkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan public, pemerintah telah menetapkan terbentuknya Komisi Pelayana Publik yang independen dan berada di tingkat pusat dan daerah. Akan tetapi, kenyataannya komisi ini tidak digunakan masyarakat dan malah terpuruk dengan masalahnya sendiri, terutama para komisionernya yang sibuk mengurusi tidak turunya gaji mereka.

Pelebaran sosial media dalam bidang usaha

Tim JICA sudah dua kali berkunjung ke lokasi, bahkan pada kahadirannya yang kedua, tanggal 6 November 2012 , Tim JICA membawa serta perwakilan kota-kota di negara-negara Asean, untuk melihat langsung pola perubahan prilaku masyarakat setempat dalam mengelola sampah. Guna menyelesaikan downside secara permanen, maka mucul ide dari Tim CSR – Bina Lingkungan PT PLN untuk melebarkan sayap financial institution sampah. Bersama Bank Sampah induk yang selama ini sudah dibina oleh CSR Bina Lingkungan PLN , dilakukan pendekatan kepada warga untuk merintis berdirinya financial institution sampah ditepi sungai. Dua financial institution sampah tersebut merupakan Bank Sampah terbesar di Indonesia, dimana masing-masing sudah memiliki ratusan sub financial institution sampah binaan dikota Malang dan Surabaya. Dalam Rapat Kerja Nasional Bank Sampah di Malang, Menteri lingkungan Hidup sangat bangga terhadap peran dua financial institution sampah Binaan Unggulan CSR Bina Lingkungan PLN .

Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan Community relation, Community Services, Community Empowering dan Pelestarian alam. Dalam bidang moneter, pertumbuhan kredit melambat dan mengganggu kinerja perbankan dan non-perbankan selain adanya peningkatan NPL . Selanjutnya dampak dirasakan pada bidang fiskal karena penurunan pendapatan negara penurunan akibat penurunan penerimaan perpajakan disertai kenaikan belanja dan bukan tidak mungkin peningkatan pembiayaan.

Namun demikian, di sisi lain, pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional telah mengakibatkan peningkatan belanja negara dan peningkatan defisit anggaran. Mustahil bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan menanggulangi dampak COVID-19 jikalau kebijakan fiskal tidak didukung dan diimbangi dengan kebijakan moneter yang tepat. Pelaksanan desentralisasi yang pada ujungnya adalah memeratakan kesejahteraan dan keadilan serta semakin mendekatkan pelayanan masyarakat dengan upaya desentralisasi melalui otonomi harus tetap menjaga kesatuan dalam bingkau NKRI yang mewujud pada otonomi masyarakat dan bukan pada otonomi wilayah.

Masing-masing telah mampu melakukan berbagai terobosan usaha dan bekerjasama dengan CSR PLN untuk terus mengembangkan financial institution sampah di berbagai wilayah. Di Surabaya peran financial institution sampah induk sudah dilakukan oleh Bank Sampah Bina Mandiri yang saat ini sudah memiliki 125 bank sampah binaan. Saat ini Bank Sampah Malang sebagai salah satu bank sampah induk, telah mampu mengolah sampah menjadi berbagai produk daur ulang dan bahan cacahan plastik. Produk produk ini mampu meningkatkan nilai jual dan keuntungan financial institution sampah secara signifikan. Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN.

Dari sisi manajemen pemerintahan, penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan instrument utama untuk mencapai suatu Negara yang demokratis dan pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Permasalahan dan kondisi seperti yang dijelaskan di atas, memang secara perlahan-lahan telah diantisipasi dan diatasi oleh pemerintah sendiri. Memang jika tidak diperbaiki hal-hal terjadi diatas, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan mencapai kondisi reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan public atau public service.

Comments are closed.